MANUSIA DAN KEBUDAYAAN (01)

        
                               KEDUDUKAN JANDA DALAM HUKUM ADAT
   Janda adalah dimana seorang wanita yang telah menikah kemudian ia hidup sendiri, bias dikarenakan akibat bercerai, meninggal, ataupun di tinggal pergi oleh suaminya. Menjanda adalah hal biasa yang sering terjadi di kalangan masyarakat, hal yang menarik dalam mempelajari kedudukan janda, karena dalam pandangan sebagian masyarakat, perempuan mempunyai kedudukan yang rendah. Tujuan perkawinan dalam adat adalah melanjutkan keturunan yang dalam

masyarakat yang berdasar organisasi clan. Perkawinan ini bertujuan untuk

meneruskan clannya. Di dalam masyarakat adat dikenal 3 (tiga) macam susunan

kekeluargaan yang mana mendasari bentuk-bentuk perkawinan dalam adat.

Adapun bentuk perkawinan yang dimaksud adalah :
      1. Perkawinan dengan hukum kebapaan

2. Perkawinan dengan hukum keibuaan

3. Perkawinan dengan hukum keibu-bapaan

Menurut para sarjana hukum, perkawinan yang pertamam kali adalah hukum

keibuan.Ada beberapa alasan yang dikemukaan para sarjana antara lain oleh Wilken

dalam bukunya : opstelen overhet adat recht. Sebagaimana dikutip oleh datuk

Usman, SH; dalam bukunya, DIktat Hukum Adat II.

Disana dikemukakan beberapa alasan yaitu :

1. Dari cara manusia kuno stelsel keibuan sangat mungkin muncul oleh karena

pada masa tersebut perkawinan belumlah teratur maka seseorang hanya

mengenal ibunya dan ada kemungkinan tidak mengenal bapaaknya

2. Dalam stelsel kebapaan ada beberapa istilah yang bila diartikan seolah-olah

hukum kebapaan lahir dari keibuaan,

misalnya : Sabutuha – satu perut ditanah batak Sebuah paruik-garis berasal

dari satu perut di Minangkabau

Senina-satu nenek di Tanah Karo.

Terlepas dari hal bentuk perkawinan mana yang pertama lahir,ketiga bentuk

perkawinan di atas masih dapat dijumpai eksistensinya dilingkuingan – lingkungan

persekutuan hukum adat di Indonesia.

Selain berpengaruh pada sistem kekerabatan,hukum perkawinan ini juga

memberi hak-hak istimewa kepada pihak-pihak dalam perkawinan dalam hal-hal

tertentu, misalnya hubungan anak, harta kawin, pewarisan, dan sebagainya.

Berikut ini akan diuraikan sekilas tentang bentuk perkawinan diatas.

1. Perkawinan dengan sistim hukum kebapaan

Sifat perkawinan yang terpenting dalam stelsel kebapaan ini adalah

pembayaran uang jujurnya. Dengan perkawinan ini, pihak perempuan lepas dari

ikatan kekeluargaanya dan masuk dalam keluarga/clan pihak laki-laki/suaminya.

Untuk mengembalikan keseimbangan magisch ini, maka pihak laki-laki harus

menyerahkan barang jujur kepada pihak keluarga perempuan. Pada masa awalnya,

barang jujur ini adalah berupa benda yang sifatnya magisch akan tetapi lamakelamaan,

barang jujur dapat diganti dengan uang. Oleh karena barang jujur dapat

diganti dengan uang maka seolah-olah barang jujur berubah fungsi sebagai harga

untuk membayar. bukanlah ahli waris kekeluargannyapun bukan ahli waris untuk keluarga suaminaya.

Bahkan disebagian daerah hukum adat dianggap seolah-olah menjadi warisan

suaminya karena jika suami meninggal, istri tidak dapat meninggalkan begitu saja

clan dari suaminya dan ada kewajiban untuk melakukan perkawinan leViraat

(leviraat huwelijk).                                   

Lebih lanjut dapat disimpulkan kemungkinan bagi janda yang telah ditinggal

suaminya dalam hukum perkawinan stelsel kebapaan :

1. Kawin lagi dari salah satu karib mendiang suaminya atau (liviraat huwelijk).

Biasanya untuk janda yang tidak punya anak dari perkawinan dengan

mendiang suaminya.

2. Tidak kawin dan tetap tinggal dalam lingkungan keluarga mendiang suami,

dengan demikian dia berhak menguasai harta warisan suami dan berhak

melakukan pengurusan terhadak anak-anaknya.

3. Dengan melakukan tindakan hukum untuk memutuskan hubungan yang telah

ada antara si janda dengan keluarga mendiang suaminya.Dalam hal ini

apabila si janda hendak keluar dari lingkungan keluarga suaminya maka

harus ada persetujuan/persesuaian paham dengan keluarga mendiang suami

2. Perkawinan dengan sistem hukum keibuan

Di Indonesia sistem perkawinan dengan hukum keibuan ini dapat kita jumpai

pada masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau yang terdiri dari Clan

Matrilineal dimana kedudukan wanita penting dan tinggi didalam rumah tanggapun

juga didlaam rapat-rapat clannya. Akan tetapi orang laki-laki juga diakui dan tinggi

didalam sistem perkawinan keibuan ini. Disisni kedudukan laki-laki adalah sebagai

orang yang dihormati dan orang ynag memegang kekuasaan. Dalam hal warisan hanya pihak perempuanlah yang berhak menjadi pewaris,

tetapi pada kejataannya pihak laki-laki seolah-olah berhak mewarisi karena mamak

kepala waris adalah kepala pengawas harta pusaka. Pengawasan dalam hal ini adalah

termasuk tentang cara-cara pemakaian harta pusaka tadi. Oleh karena mamak harus

tinggal dirumah isterinya sebagaimana semua suami tinggal dengan isterinya maka

tugas mamak kepala waris ini sehari-harinya dapat diberikan kepada laki-laki yang

tinggal dalam kaumnya ya g sudah barang tentu adalah : tungganai atau ipar

(sumando) yang tertua.

3. Perkawinan dengan sistem hukum keibu-bapaan

Tujuan perkawinan dalam setelsel keibu-bapaan adalah untuk melanjutkan

keturunan kedua belah pihak. Dalam stelsel ini kedudukan pihak isteri dan suami

adalah sama. Dalam stelsel keibu-bapaan bila melangsungkan perkawinan juga

mengenal adanya pemberian-pemberian dari pihak calon suami kepala keluarga

isteri dan kadang-kadang kepada calon isteri tersebut.

Akan tetapi berbeda dengan uang jujur pemberian dalam perkawinan stelsel

keibu-bapaan tidak bermaksud untuk melepas isteri dari lingkungan keluarganya

sendiri. Pemberian ini hanyalah sebagian besar dipengaruhi oleh hukum Islam yang

mewajibkan pembayaran mahar. Oleh karena kedudukan suami-isteri adalah sama, dengan sendirinya kedudukan anak laki-laki dan perempuan juga sama. Pada umumnya stelsel keibubapaan

tidak mengenal persatuan masyarakat, yang ada hanyalah persatuan

keluarga (gezin) yang terdiri dari Ayah, Ibu dan anak-anaknya.

           

B. PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT

Berlangsungnya kehidupan rumah tangga dengan perkawinan, membawa

akibat terhadap harta kekayaan. Dalam hal harta perkawinan timbul permasalahan

tentang bentuknya rumah tangga, akibat yang akan terjadi jika meninggal dunia.

Untuk menjelaskan hal tersebut diatas, oleh Terhaar membedakan harta kekayaan

rumah tangga 4 (empat) bagian :

1. Warigan/hibah yang diperoleh salah satu pihak suami atau isteri dari

kerabatnya.

2. Harta yang diperoleh salah satu pihak suami atau isteri atas usaha sendiri

sebelum atau selama perkawinan.

3. Harta yang diperoleh oleh suami-isteri selama perkawinan karena usaha

bersama.

4. Harta yang diperoleh dari hadiah selama perkawinan.

Dalam hukum adat, pada umumnya tidak dikenal. Akan tetapi dewasa ini

lembaga perceraian ini sudah mulai dikenal dalam masyarakat adat. Bila perceraian,

barang-barang asal yaitu segala harta perkawinan, kecuali harta yang diperoleh

suami-isteri karena usaha bersama selama perkawinan, akan kembali kepada

kerabatnya.

            Mengenai akibat yang timbul karena kematian salah satu pihak adalah

terbukanya warisan dari si meninggal. Pada perinsipnya perinsip pewarisan menurut

hukum adat adalah hal 157 Diktat Usman:

1. Menurut hukum adat pewarisan adalah beralihnya harta benda suatu generasi

kepada generasi lain yang menyusunnya. Dalam hal ini ada kalanya ahli waris

bukanlah anak kandung dari pewaris.

2. Jika pewarisan tidak dapat dilakukan secara menurun, maka dapat dilakukan

keatas atau kesamping dalam hal ini ada 2 hal :

a. Keturunan dapat mengendalikan keluarga sedarah lainnya.

b. Hak pewaris dari keturunan tidak dapat dicabut tetapi hak mewaris

menurut garis keatas/menyamping dapat dicabut pewaris melalui

wasiat.

3. Tidak selalu harta peninggalan dapat dibagi-bagi oleh para ahli waris karena

ada yang harus di tangguhkan dan ada peninggalan yang memang tidak

dapat dibagi-bagi.

4. Harta peninggalan menurut hukum adat adalah semua harta benda yang

pernah dimiliki pewaris termasuk harta benda yang telah diberikannya kepada

anak-anaknya semasa dia hidup yang mana harus diperhitungkan dalam

pembagian warisan.

5. Hukum adat mengenal pengganti tempat (plants vervulling).

6. Lembaga anak angkat dalam hukum adat dapat menjadi pewaris bagi orang

tua kandungnya dan di beberapa daerah hukum adat, anak angkat dapat juga

sebagai waris bagi orang tua angkatnya.

Analisa

A. KEDUDUKAN JANDA DALAM HAL PERCERAIAN

Dalam hukum adat, mengenai perceraian ini tidak lazim diatur karena

menurut hukum adat perkawinan adalah suatu yang magish dan tabu untuk

melakukan perceraian. Dalm hal perceraian tidak dapat dihindari maka kedudukan

janda/isteri para pihak dalam perkawinan adalah sangat tergantung pada bentuk

perkawinan tersebut.

B. KEDUDUKAN JANDA DALAM HAL KEMATIAN SUAMI

Dalam stelsel kebapaan yang mana perkawinan dilangsungkan dengan

membayar uang jujur, kedudukan isteri adalah kurang dihargai pada daerah

tertentu. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kewajiban bagi janda untuk

melakukan leviraat huwelijk. Akan tetapi bila kita lihat lebih dekat dalam hal

perkawinan stelsel kebapaa ini, kedudukan isteripun dengan janda adalah sangat

istimewa.

C. DALAM HAL LAPANGAN HARTA PERKAWINAN

Seperti telah diuraikan diatas bahwa dalam lapangan harta perkawinan,Janda

karena perceraian tidak punya hak apa-apa kecuali harta/barang asal yang

dimilikinya,sedangkan dalam hal harta gana-gini janda tidak punya hak.

Berbeda dengan janda karena kematian suami, dia punya kedudukan yang

agak istimewa,jikalau misalnya anak-anak telah mencar semua istri sebagai janda

tinggal sendiri didalam rumahtangga yang ditinggaslkan oleh almarhum suaminya

berhak tetap tinggal di rumah tangga itu dengan hak untuk menguasai harta benda

yang ditinggalkan jika ia memerlukannnya untuk kehidupannyaKeputusan Raad va

yustisi di Jakarta tanggal 26 Mei 1939 (T.151 hal 193)menetapkan janda tidak

dianggap sebagai waris almarhum suaminya, akan tetapi ia berhak menerima

penghasilan dari harta peninggalan si suami, jika ternyata harta gana-gini tidak

mencukupi dan ia berhak untuk terus hidup sedapat-dapatnya seperti keadaan pada

waktu perkawinan.

D. TENTANG JANDA TAK PUNYA ANAK

Kedudukan janda yang tak punya anak adalah sangat perlu untuk ditelaah

mengingat dalam hukum adat janda bukanlah sebagai ahli waris dari suami. Hal

ynag lebih penting dan erat hubungannya adalah bilamana suami punya anak dari

isteri yang lain.

Menurut Ter Haar bahwa pangkal pikiran hukum adat adalah isteri sebagai

orang luar tidak punya hak sebagai waris, akan tetapi sebagai isteri dia berhak

mendapat napkah dari harta peninggalan selama ia membutuhkannya.

E. TENTANG RUMAH TANGGA LEKAS GUGUR

Dengan adanya prinsip bahwa janda berhak atas nafkah selama hidupnya.

Berhubung kedudukannya didalam keluarga maka untuk keperluan napkah tersebut

barang gono-gini harus disediakan baginya. Janda berhak menahan barang asal

suami sekedar barang gono-gini tidak mencukupi untuk keperluan napkahnya.

Prinsipnya ini hanya berlaku bagi janda yang telah lama hidup bersama dari

perkawinan dengan almarhum suaminya. Dalam keadaan yang istimewa, seorang

perempuan yang belum lama kawin, belum punya anak, bahkan belum ada barang

gono-gini dan suaminya meninggal, prinsip diatas tidak dapat berlaku. Dalam hal ini

janda tidak berhak menahan barang asal suami dengan alasan untuk nafkah,

melainkan janda muda tersebut kembali kepada orang tuanya dan apabila tiba

waktunya dapat kawin lagi. Hal ini terjadi karena ada anggapan bahwa dalam

pembentukan rumah tangga lekas gugur, tumah tangga yang dimaksud belum

terjadi bulat sehingga si janda tak punya hak untuk menuntut barang asal

sesuatupun dari ahli waris mendiang suaminya.

F. JANDA SEBAGAI WARIS

Dalam daerah-daerah tertentu seorang janda dapat dianggap sebagai ahli

waris dari suaminaya. Putusan-putusan pengadilan yang pernah menetapkannya

antara lain :

1. Landraad Sumedang tanggal 2 Agustus 1937 menetapkan :

Bahwa kalau tidak ada anak, janda, ibu dan saudara-saudara perempuan

adalah sebagai ahli waris.

2. Landraad Bandung, tanggal 15 Desember 1937-T149/246

Untuk Jawa Barat, kalau tidak ada anak dan atau keluarga lain, janda berhak

jadi ahli waris.

3. Landraad Kutoarjo, tanggal 18 OKtober 1938-T.139/204

Untuk Jawa Tengah, anak dan janda adalah ahli waris mendiang suami

dengan menyampaikan keluarga-keluarga yang lain.

4. Landraat Purwodadi, Semarang, 14 September 1933-T.143/257

Menetapkan : janda adalah ahli waris dari mendiang suami.

5. Raad Van Landraad Pemalang 2 Desember 1932

Apel dari Landraad Pemalang 2 Desember 1932

Menetapkan : Janda dan anak laki-laki adalah ahli waris.

HUBUNGAN DENGAN HUKUM PERDATA

Dalam Hukum Perdata, perkawinan hanya dipandang dari sudut perdatanya

saja, maka isteri dipandang sebagai ahli waris. Ole karena Hukum Perdata

memandang kedudukan suami-isteri sama dan seimbang dalam hal harta

perkawinan, maka harta persatuan dibagi dua antara suami dan isteri atau para ahli

warisnya masing-masing.

Pasal 128 BW menetapkan : “ Setelah bubarnya peraturan maka harta benda

kesatuan dibagi dua antara suami dan isteri atau antara para ahli warisnya masingmasing

dengan tak memperdulikan soal dari pihak manakah barang tersebut

diperolehnya “.

Pengecualian dapat terjadi bila dalam perkawinan tersebut dikenal perpisahan

harta kekayaan. Dalam hal ini harta yang dibagi adalah harta gono-gini sedangkan

barang asal kembali kepada pemiliknya dan atau para ahli warisnya.

           

©2003 Digitized by USU digital library 10

DAFTAR PUSTAKA

1. Soepomo, R. Prof, Dr, SH. Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramith,

Cet 12, 1989

2. Datuk Usman, SH. Diktat Kuliah Hukum Adat I, Usu Press

3. Subekti, R, SH, Prof. Kitab Unudang-Undang Perdata

4. Imam Sudyat, SH, Prof. Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty Yogyakarta, Cet 2,

1981